JAKARTA, Kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat terus ditingkatkan dengan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
Penambahan anggaran itu melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 sebesar Rp 200 miliar.
Baca juga:
What a Forensic Accountant Does
|
Hal itu dikemukakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta Timur, Jumat ( 2/8/2024 )
Ia menyebutkan penambahan anggaran dilakukan karena pada tahun ajaran 2024 - 2025 ada siswa SD, SMP, dan SMA baru.
Baca juga:
What a Forensic Accountant Does
|
"APBD-P nambah kurang lebih Rp200 miliar ya [untuk KJP-KJMU" ujarnya.
Sementara itu, menyinggung isu soal 90 persen warga difabel tidak mendapatkan bansos dari Pemprov DKI. Heru mengaku akan memeriksa terlebih dahulu para penerima bansos berdasarkan nama dan alamat masing-masing (by name by address).
"Ada informasi di Jakarta Timur ya, bahwa difabel 90 persen tidak menerima bansos. Saya akan cek by name by address. Pemprov DKI sangat mudah mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan, " pungkas Heru (hy)